KEWARGANEGARAAN INDONESIA

 

Masalah warganegara dan nengara perlu dikaji lebih jauh , mengingat demokrasi yang ingin ditegakkan adalah demokrasi berdasarkan Pancasila. Aspek yang terkandugn dalam demokrasi Pancasila antara lain ialah adanya kaidah yang mengikat Negara dan warganegara dalam bertindak dan menyelenggarakan hak dan kewajiban serta wewenangnya. Secara material ialah mengakui harkat dan marabat manusia sebagai mahluk Tuhan, yang menghendaki pemerintahan untuk membahagiakannya, dan memanusiakan waganegara dalam masyarakat Negara dan masyarakat bangsa-bangsa.

Negara juga merupakan alat dan wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Negara juga mempunyai dua tugas, yaitu : 1. mengatur dan mengendalikan gejala-gejala kekuasaan yang asosial, artinya yang bertentangan satu sama lain supaya tidak menjadi antagonisme yang membahayakan. 2. mengorganisasi dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan kearah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhny atau tujuan sosial.

Dalam hidup kewarganegaraan ada himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah atau larangan-larangan) yang mengurus tata tertib alam hukum masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat. Simorangkir mendfinisikan hukum sebagai peraturan – peraturan yang memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.

Adanya perintah atau larangan dan perintah atau larangan itu harus dipatuhi oleh setiap masyarakat , makna tersebut ada dalamciri ciri hukum. Kita sebagai warga negara yang baik harus mengikuti perintah tersebut, jika kita mengikuti perintah tersebut hidup kita akan tentram damai dan makmur. Bukan hanya saya saja yang harus mematuhi larangan tersebut, semua masyarakat pun harus mematuhinya supaya apa yang kita inginkan bisa tercapai secara maksimal.

Sumber hukum ialah sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang memaksa, yang kalau dilanggar dapat mengakibatkan sangsi yang tegas dan nyata. Sumber hokum material  dapat ditinjau dari berbagai sudut, misalnya sudut politik, sejarah, ekonomi dan lain-lai

Menurut sumbernya hukum dibagi menjadi 4 macam , yaitu 1. hukum undang-undang, yaitu hokum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 2. hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak pada kebisaan . 3. hukum Traktaat, hukum yang diterapkan oleh Negara-negara dalam suatu perjanjian antar Negara. 4. hukum Yurisprudensi, hukum yaitu yang terbentuk karena keputusan hakim

Dan menurut bentuknya hukum dibagi menjadi 2 macam saja, yaitu 1. hukum tertulis, yang terbagi atas hukum tertulis yang dikodifikasikan dan hukum tertulis tak dikodifikasikan. 2.  hukum tak tertulis

Negara merupakan alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan mansia dalam masyarakat, Negara mempunyai 2 tugas utama yaitu :

  1. mengatur dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat yang bertentangan satu dengan lainnya
  2. mengatur dan menyatukan kegiatan-kegiatan manusia dan golongan untuk menciptakan tujuan besama yang disesuaikan dan diarakan pada tujuan Negara.

 

Sifat Negara

  1. sifat memaksa, artinya Negara mempunyai kekuasaan untuk menggunakan kekerasan fisik secara legal agar tercapai ketertiban dalam masyarakat dan mencegah timbulnya anarkhi
  2. sifat monopoli, artinya Negara mempunyai hak kuasa tunggal dan menetapkan tujuan bersama dari masyarakat
  3. sifat mencakup semua, artinya semua peraturan perundangan mengenai semua orang tanpa terkecuali.